Satu Kota Dua Kuasa : Payakumbuh Dalam Perubahan Daerah Administrasi Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat (1957 - 2007)

Penulis : Ana Fitri Ramadani  

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 147 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan administrasi kota. Salah satu contoh adalah penelitian Milone, membahas mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan sistem administrasi kota di Indonesia dengan membandingkan hasil sensus penduduk tahun 1930 dan 1961. Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Gusti Asnan berjudul Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi. Buku tersebut membahas mengenai sejarah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat. Sungguh pun pembahasan buku tersebut lebih mengarah kepada sejarah pemerintahan di Sumatera Barat, tetapi tidak melihat mengenai perubahan administrasi pemerintahan terhadap perkembangan kota.
Permasalahan perubahan administrasi pemerintahan menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas dalam penulisan sejarah kota, sama seperti yang terjadi pada kota Payakumbuh. Payakumbuh yang merupakan salah satu kota di dataran tinggi Sumatera Barat, memiliki keunikan dalam sistem administrasi pemerintahan selama hampir 30 tahun lebih. Payakumbuh di samping berkedudukan sebagai sebuah kotamadya juga merangkap sebagai ibukota dari Kabupaten Limopuluah Koto. Posisi istimewa tersebut berakar pada sejarah kota tersebut, yang merupakan bagian dan pusat pemerintahan dari Afdeeling Limopuluah Koto.
Nas dan Martin mengemukakan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda yang menjadikan Payakumbuh sebagai sebuah kota. Payakumbuh dikembangkan dengan melibatkan ke-13 kelarasan yang terdapat di Afdeeling Limopuluah Koto. Pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan Nagari Koto nan Gadang dan Nagari Koto nan Ampek menjadi daerah kota Payakumbuh dan sebagai pusat administrasi dari pemerintah Afdeeling Limopuluah Koto.

Read 15 times