Penulis: Prof. Dr. Afrizal, M.A, Fendi Agus Syaputra, M.Sos, Faruq El Pikaso, S.Sos, Zuldesni, M.A

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 132 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Buku ini tentang dampak Perhutanan Sosial terhadap pengakuan dan pemulihan hak atas tanah masyarakat lokal dan Masyarakat Adat, khususnya Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kami menggunakan data di empat provinsi: Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Penulis: Dr. Sosmiarti, SE, MSi, Cindy Yulia, SE

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 104 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Harga bayangan adalah nilai estimasi yang ditetapkan pada aset tak berwujud, biaya, dan hasil. Harga ini membantu memberikan gambaran yang lebih luas tentang manfaat/biaya sosial suatu proyek.

Penulis: Trisfa Augia | Gita Felisha Astra | Dwinta Yoanda | Felina Azzahra | Adelia Fauziah

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 64 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Hai, Sobat Siaga Bencana! Buku ini dibuat untuk menjadi  panduan  untuk  bagi  kita  semua  supaya  dapat mengetahui  segala  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk melindungi  diri  dari  bencana.  Kita  akan  mendapatkan informasi  mengenai  jenis  bencana  serta  kesiapsiagaan sebelum bencana, tindakan kedaruratan saat bencana, dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Setelah membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami  aspek  penting  yang  perlu  dilakukan  dan  menghindari  atau  mengurangi  risiko  bencana  di lingkungan sekitar kita. Selamat membaca!

Penulis: Yunimar, SH, MH | Mesi Arianti, SH

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 62 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi, walaupun ada upaya peninjauan kembali. Tulisan ini menguraikan tentang putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan itu dilakukan penangguhan eksekusi. Pengangguhan eksekusi dilakukan karena adanya upaya hukum peeninjauan kembali dikarenakan letak objek perkara itu tidak jelas. Ketidak jelasan itu disebabkan karena batas antara nagari dimana objek itu berada tidak jelas, dalam hal ini apakah termasuk Nagari Sumpu atau Malalo Kecamatan Batipuah Tanah Datar
Tulisan ini merupakan suatu hasil penelitian yang diawali dengan teori tentang hukum acara perdata,  pengertian Hukum Acara Perdata, uapaya hukum terhadap putusan , ekseskusi dan tentang penangguhan eksekusi.
Buku ini dapat dijadikan acuan yang bermanfaat baik bagi praktisi hukum, maupun mahasiswa fakultas hukum.