02 Jun 2026 In Berita

Penulis : Dr. Elly Delfia, S.S., M.Hum 

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 277 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

Bahasa tidak hanya digunakan sebagai tuturan manusia, tetapi juga sebagai representasi dari realitas sosial. Saussure (1988) menyatakan bahwa bahasa adalah institusi sosial yang menggunakan sistem tanda untuk mengungkapkan gagasan secara alami dan bahasa merupakan tanda terpenting di antara sistem tanda lainnya. Bahasa adalah sistem tanda yang berfungsi sebagai sumber makna atau sistem realisasi makna melalui bentuk-bentuk linguistik yang terhubung dengan sistem sosial budaya.
Halliday menggambarkan relasi bahasa dengan realitas sosial dalam konsep sistem semiotika sosial yang dijabarkan dalam tradisi linguistik fungsional sistemik (Halliday, 1978). Linguistik fungsional sistemik (selanjutnya disingkat LFS) membicarakan bahasa sebagai simbol semiotika sosial yang secara hierarkis terdiri atas grafologi/fonologi, gramatika, semantik, register, genre, dan ideologi (Halliday dan Hasan, 1989). Halliday juga menyatakan bahwa pada tingkat struktur yang lebih abstrak, bahasa dibicarakan secara ekslusif (lebih atau kurangnya) karena teori fungsional bahasa, bahkan tata bahasa dapat dilihat sebagai struktur atau bentuk sosial (Halliday, 1978). Bahasa tidak hanya dibicarakan pada sebatas struktur internal atau struktur teks, tetapi juga struktur eksternal. Stuktur eksternal bahasa dalam LFS disebut dengan konteks (Halliday dan Hasan, 1985; 1989; 1991; 1992).
Pemikiran Halliday tentang konteks terinspirasi dari antropolog, Bronislaw

27 Januari 2026 In Berita

Penulis : Meita Lefi Kurnia, S.H., M.H

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 146 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

                Ada berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di Negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit Administratif di Perancis, serta Administratif Law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia merupakan terjemahan dari Administratiefrecht.

06 Januari 2025 In Berita

Penulis: Yunimar, SH., MH

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2025

Jumlah Halaman: 84 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

Buku ini memuat sebeluk beluk hukum perdata Indonesia yang sampai saat ini masih memakai KUHPerdata peninggalan Belanda, dengan beberapa hal tidak berlaku lagi karena sudah ada peraturan yang baru yang mengaturnya, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan lain-lain. Uraian dalam buku ini diurut sesuai dengan silabi mata kuliah hukum perdata, diawali dengan pendahuluan, hukum perorangan,hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan, sehingga memudahkan mahasisswa dan pemerhati hukum memahaminya. Buku ini dikembangkan penulis dari materi kuliah Hukum Perdata di Perguruan Tinggi, oleh sebab itu keberadaan buku ini dapat menjadi buku panduan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan Hukum Perdata. Buku yang sederhana ini juga dapat digunakan oleh  para dosen dan pemerhati Hukum Perdata  dalam melakukan diskusi dan debat argumentasi, serta melakukan kritik yang konstruktif dan kritis terhadap berbagai kebijakan nasional dan global.

12 November 2024 In Berita

Penulis: Yunimar, SH, MH | Mesi Arianti, SH

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 62 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi, walaupun ada upaya peninjauan kembali. Tulisan ini menguraikan tentang putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan itu dilakukan penangguhan eksekusi. Pengangguhan eksekusi dilakukan karena adanya upaya hukum peeninjauan kembali dikarenakan letak objek perkara itu tidak jelas. Ketidak jelasan itu disebabkan karena batas antara nagari dimana objek itu berada tidak jelas, dalam hal ini apakah termasuk Nagari Sumpu atau Malalo Kecamatan Batipuah Tanah Datar
Tulisan ini merupakan suatu hasil penelitian yang diawali dengan teori tentang hukum acara perdata,  pengertian Hukum Acara Perdata, uapaya hukum terhadap putusan , ekseskusi dan tentang penangguhan eksekusi.
Buku ini dapat dijadikan acuan yang bermanfaat baik bagi praktisi hukum, maupun mahasiswa fakultas hukum.

Halaman 1 dari 3