Demokrasi, Pendidikan, dan Tata Kelola Pelayanan Publik di Era Digital

Penulis : Haura Atthahara, Yesi Puspita, Emeraldy Chatra, Ilham Havifi, Robi Jaya Putra, Revi Marta, Misbah El Yaser, Dewi Anggraini, Zulfadli, Lusi Puspika Sari, Hanny Purnamasari, Rozidateno Putri Hanida, Rayla Osvita Putri, Lolita Deby Mahendra Putri, Dewi Noor Azijah

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 124 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

 

Sinopsis :

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator fundamental bagi kualitas demokrasi. Demokrasi pada prinsipnya mengandung makna partisipasi setara dari seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender (Kristina & Iskandar, 2022). Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak hanya dipandang sebagai isu keadilan sosial, tetapi juga sebagai prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang substantif dan inklusif. Secara teoretis, hubungan antara gender dan demokrasi berakar pada konsep democratic inclusiveness bahwa demokrasi sejati menuntut partisipasi seluruh kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan publik (Pramudita et al., 2020). Dalam konteks ini, gender menjadi variabel penting karena struktur sosial dan politik selama ini cenderung memusatkan kekuasaan pada laki-laki. Demokrasi yang tidak sensitif gender berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias dan gagal mencerminkan kepentingan seluruh warga negara (Tias et al., 2023). Dengan demikian, keterlibatan perempuan di parlemen tidak sekadar memperbanyak jumlah kursi yang diisi oleh perempuan, tetapi juga menjadi sarana korektif terhadap defisit representasi dalam sistem demokrasi.

Read 16 times