Penulis : Yuliandre Darwis, Haura Atthahara, Yesi Puspita, Emeraldy Chatra, Ilham Havifi, Robi Jaya Putra, Revi Marta, Misbah El Yaser, Dewi Anggraini, Zulfadli, Lusi Puspika Sari, Hanny Purnamasari, Rozidateno Putri Hanida, Rayla Osvita Putri, Lolita Deby Mahendra Putri, Dewi Noor Azijah 

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 120 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator fundamental bagi kualitas demokrasi. Demokrasi pada prinsipnya mengandung makna partisipasi setara dari seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender (Kristina & Iskandar, 2022). Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak hanya dipandang sebagai isu keadilan sosial, tetapi juga sebagai prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang substantif dan inklusif. Secara teoretis, hubungan antara gender dan demokrasi berakar pada konsep democratic inclusiveness bahwa demokrasi sejati menuntut partisipasi seluruh kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan publik (Pramudita et al., 2020). Dalam konteks ini, gender menjadi variabel penting karena struktur sosial dan politik selama ini cenderung memusatkan kekuasaan pada laki-laki. Demokrasi yang tidak sensitif gender berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias dan gagal mencerminkan kepentingan seluruh warga negara (Tias et al., 2023). Dengan demikian, keterlibatan perempuan di parlemen tidak sekadar memperbanyak jumlah kursi yang diisi oleh perempuan, tetapi juga menjadi sarana korektif terhadap defisit representasi dalam sistem demokrasi.
Dalam praktik politik Indonesia, upaya memperkuat keterlibatan perempuan diwujudkan melalui kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif. Konsep ini berasal dari teori keadilan distributif yang menekankan perlunya kebijakan khusus bagi kelompok yang mengalami diskriminasi sistemik untuk mencapai kesetaraan substantif (Tias et al., 2023). Dalam politik, tindakan afirmatif diterjemahkan dalam bentuk kuota perempuan minimal 30% pada daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara terhadap prinsip demokrasi yang berkeadilan gender, dengan asumsi bahwa peningkatan representasi perempuan akan memperluas perspektif dalam perumusan kebijakan publik (Rahmanto et al., 2024).

Penulis : Revaldi Alzikri, Anita Afriani Sinulingga, Silvi Cory, Farhan Rizki Rifaldy, Sofia Trisna, Putiviola Elian Nasir, Saiman Pakpahan, Sahida Salma Fariza, Virtuous Setyaka 

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2026

Jumlah Halaman: 116 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Dalam sejarah industri pariwisata modern, jarang sekali terjadi sebuah negara menghadapi krisis multidimensi seperti yang dialami Thailand pada awal dekade 2020-an. Sebagai sebuah negara yang perekonomiannya memiliki keterkaitan erat dengan industri pariwisata yang menyumbang sekitar 18-20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum pandemi covid-19, Thailand menikmati statusnya sebagai “Land of Smiles,” yang menjanjikan keindahan tropis, keramahan budaya, dan terjangkau. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020 menjadi katalisator yang memicu terjadinya kerentanan struktural model pariwisata massal (mass tourism) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kerajaan Thailand.
Sebelum Pandemi Covid-19, pada tahun 2019, Thailand menyambut hampir 40 juta wisatawan internasional, sebuah angka yang menempatkan Thailand berada di jajaran elite destinasi pariwisata global. Dari jumlah tersebut, pasar Tiongkok memegang peranan yang sangat dominan, menyumbang sekitar 11 juta pengunjung atau sekitar 27,6% dari total kedatangan secara keseluruhan. Kondisi ketergantungan pada pasar tunggal ini, yang sering disebut dalam literatur ekonomi pariwisata sebagai “Dominasi Tiongkok,” menjadi pedang bermata dua yang tajam bagi Thailand. Ketika Tiongkok menutup perbatasannya dengan kebijakan Zero-COVID yang ketat, perekonomian pariwisata Thailand nyaris terhenti, memicu permasalahan ekonomi yang parah dan hilangnya jutaan lapangan kerja di sektor jasa.