Penulis: Aulia Gusnita | Charlie Doma Putra | Deta Utama Kurniawan | Dwi Fitri Meirina Sari | Ernita Gusti | Fadhlil Wafi | Gema Teugoeh Putra | Melda Riani | Memi Surtika | Muhammad Zaki | Musrafil | Nofri Andeska Putra | Oktafril Febriansyah | Ridho Maulana | Rivana Izzati Syahra | Sadam Husein | Sucia Hafizah | Yandra Mulyadi | Yeni Maiasnita | Yesi Sumarni

ISBN: 

Bahasa: Indonesia

Cetakan: Pertama, 2024

Jumlah Halaman: 128 halaman

Ukuran Buku: 15,5 cm x 23 cm

Sinopsis :

Penyelenggaraan pemerintah negara yang baik atau yang dikenal dengan good governance salah satunya mengandung adanya aspek partisipasi dan transparansi. Konsep ini sejalan dengan upaya penjaminan Hak Azazi Manusia yang kemudian dituangkan salah satunya dalam konsep Keterbukaan Informasi Publik.
Pemerintah Republik Indonesia melalui penetapan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah memberikan pengaturan mengenai bagaimana pelayanan informasi maupun pelayanan secara keseluruhan diberikan oleh badan publik (termasuk instansi pemerintahan) kepada publiknya.
Book Chapter Pelayanan Informasi Dan Kehumasan Yang Dilakukan Instansi Pemerintah Dalam Sebuah Case Study Di Indonesia ini berusaha menyajikan konsep terkait Media dan Publikasi Humas, Hubungan Media Massa dan Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik, Pembangunan Manajemen Pelayanan Publik dan Sistem Pelayanan, Penilaian Keberhasilan Manajemen Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik, serta Kepemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Publik khususnya instansi pemerintah.
Didalam Book Chapter ini juga dibahas contoh-contoh praktik pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Ada berbagai praktik yang sudah sejalan dengan konsep dan teori terkait pelayanan informasi dan kehumasan seperti pemanfaatan media sosial dan media massa dalam penyampaian informasi publik hingga penciptaan berbagai inovasi untuk peningkatan pelayanan informasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.
Namun demikian masih terdapat beberapa praktik yang memerlukan perbaikan dan evaluasi seperti masih terdapatnya informasi publik yang belum dimuat oleh Badan Publik, hingga belum maksimalnya respon terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap layanan instansi pemerintahan.
Upaya ini selain memerlukan komitmen dari Instansi Pemerintah selaku badan publik, juga membutuhkan peran serta dari masyrakat menggunakan haknya terus aktif menyampaikan saran dan masukan sehingga kedepannya diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.